Partai Amanat
Nasional (PAN) beberapa hari lagi akan menggelar
Konggres IV di Pulau Dewata Bali tanggal 28 Februari – 2 Maret 2015, Konggres sebagai
institusi pengambilan keputusan tertinggi partai yang membahas
beberapa agenda yaitu: membahas laporan pertanggunganjawaban Dewan Pimpina
Pusat (DPP) tentang pelaksanaan program kerja, kebijaksanaan dan keuangan
partai serta menilai laporan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) terhadap perjalanan
organisasi dalam satu periode, menetapkan dan atau melakukan perubahan terhadap Platform
dan Garis Garis Besar Perjuangan Partai,
menetapkan dan atau melakukan peubahan Anggaran
Dasar (AD) dan Rumah Tangga (ART), menetapkan program partai untuk periode
berikutnya, menetapkan rekomendasi kebijakan partai, memilih dan menetapkan Ketua
Formatur/Ketua Umum DPP dan anggota formatur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan
Memilih dan menentapkan Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) DPP (Pasal 27,ART PAN). Konggres IV PAN diselenggarakan untuk melakukan evaluasi,
konsolodasi dan menentukan arah perjuangan partai lima tahun kedepan menghadapi
berbagai perkembangan dinamika politik yang terus berubah seiring perubahan
politik nasional ke depan. Konggres akan membahas program lima tahun yang telah
dijalani dengan berbagai hasilnya mulai dari penataan organisasi, pilkada,
pileg, pilpres meminta pertanggunganjawaban periode kepengerusan yang dipimpin
M Hatta rajasa periode 2010-2015 yang dihasilkan Konggres II di Batam. Agenda
paling menarik dalam Konggres PAN lazimnya sebuah Parpol memilih sosok Ketua Umum
yang menjadi pengendali PAN lima tahun kedepan.
Menjelang Konggres
IV PAN di Bali perhelatan akbar partai
politik yang lahir 16 th yang silam sesudah jatuhnya rezim orde baru menjadi
semarak dan menarik oleh karena aksi dukung mendukung menghadirkan petarungan dua kandidat Calon Ketua Umum yaitu petahana (incumbent) M
Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) saling serang, saling klaim
dukungan dengan mengggalang kekuatan berkeliling ke seluruh DPW, DPD dan DPC di Indonesia agar dalam Konggres IV dapat memenangkan
posisi Ketua Umum. Hatta Rajasa diunggulkan akan menjadi pemenang berdasarkan
hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga
Survei Indonesia (LSI) dan Populi Center. LSI
dalam rilis surveynya berkaitan dengan regenarasi kepemimpinan parpol
PAN dimata publik menempatkan mantan Menko Perekonomian era Kabinet II Presiden
SBY diposisi teratas menjadi pilihan responden sebanyak 35,6 persen
menginginkannya untuk kembali memimpin partai, disusul Amin Rais dengan tingkat
popularitas 17,6 persen, Bima Arya (Wali Kota Bogor) 3,5 persen, Zulkifli Hasan
(Ketua MPR) 3,2 persen, Djajad Wibowo (Waketum) 2.6 persen dan Taufik
Kurniawan(Sekjen /Wakit Ketua DPR RI) 1,4 persen persen sebagaimana di
sampaikan.Direktur LSI Kuskrindo Ambardi di kantor LSI Minggu 25 Januari 2015 .
Berdasarkan survey yang dilakukan Populi Center
pada 16 -22 Januari 2015 sebanyak 43 persen responden menganggap Hatta
Rajasa masih layak menjadi Ketum PAN. Sementara Zulkilfi Hasan mendapatkan 9
persen dari jumlah keseluruhan responden
sebagaimana disampaikan Direktur Populi Center Nico Harjanto seperti dikutip CNN Indonesia , Sabtu 14
Februari 2015.
Hatta Rajasa akan
menghadapi kompetitor yang cukup kuat yaitu mantan Menteri Kehutanan Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB)II yang mendapat pasokan dukungan dan energi cukup kuat dari Ketua MPP Amien Rais yang
merupakan tokoh pendiri partai dan mantan Ketum PAN pertama yang dianggap
sesepuh partai mempunyai kekuatan dan sangat berpengaruh di mata kader karena
menjadi tokoh sentral lahirnya reformasi menjadi kartu keuntungan bagi kandidat
ketua umum melicinkan ambisinya menjadi penguasa PAN
Mantan Ketua Umum
Muhammadiyah itu, terang-terangan dalam berbagai kesempatan mendukung Zulkifli
Hasan yang sekaligus besannya dengan argumentasi ingin melakukan regenerasi
kepemimpinan di tubuh PAN agar mengulangi dan menjaga tradisi para Ketum sebelumnnya
menjabat satu periode saja seperti pada
periode kepemimpinan dirinya dan Sutrisno Bahir. Memang dalam AD/ART PAN masa
jabatan Ketum PAN berlaku dua kali periode dan tak ada aturan yang
mengaharuskan seorang Ketua hanya menjabat satu periode saja. Menurut Amin Rais
tradisi satu periode adalah model kepemimpinan yang ideal dalam upaya melakukan
pembangunan den pengembangan partai yang lebih maju dan modern.
Membaca
Manuver Amin Rais
Perlawanan
pendukung Hatta Rajasa yang dimotori Drajad Wibowo yang merupakan pesaingnya di Konggres II Batam
menyatakan terang terangan mendukung Hatta Rajasaa telah disampaikan kepada
Amin Rais serta dukungan tokoh muda PAN
Bima Aria Wali Kota Bogor merupakan kekuatan tersendiri bagi Kubu Hatta Rajasa dengan menyerang Zulkifli Hasan bahwa pada masa kepengurusan
Zulkifli Hasan berduet dengan Sutrisno Bachir PAN meraih suara terendah sepanjang sejarah
perjalanan berdirinya . Prestasi mentereng Hatta Rajasa dalam memimpin
patut diacungi jempol dalam perolehan
suara sebesar 9,2 juta jauh melebihi peolehan suara 2009 ( Sutrisno Bachir) 6,3 juta,2004 ( Amien
Rais ) sebesar 7,3 juta dan pada masa awal berdirinya PAN 1999 memperoleh 7,5
juta, juga menempatkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR dan Taufik Kurniawan
sebagai Wakil Ketua DPR RI adalah bukti kerja dan prestasi Hatta rajasa. Pada
masa kepemimpinan Sutrisno Bachir, Zulkifli Hasan merupakan sekjen berduet
dengan pengusaha asal kota Batik Pekalongan Sutrisno Bachir yang menjadi
Ketumnya. Yang tidak kalah menarik langkah turun gunungnya Sutrisno Bachir yang
sempat menyatakan diri keluar dari keanggotaan PAN, dengan mendukung Zulkifli Hasan menambah amunisi kekuatan
untuk bersaing dalam pemilihan di Konggres III Bali bergandengan tangan dengan
lawan politiknya dulu Amien Rais.
Membaca strategi
dan taktik politik sering kali terjebak
pada gerakan/manuver yang mengemuka tanpa membaca gerakan yang tersembunyi.
Politik bukanlah hitam putih seperti hukum yang harus dibaca apa adanya oleh
karena politik adalah kegiatan seni mempengaruhi lawan mapun kawan agar
keinginannya dapat terekpresikan dengan
baik. Politik sejak jaman dulu sampai kini fungsinya bermuara sebagai ladang untuk melakukan komunikasi
politik, rekruitmen politik, sosialisaisi politik, pengatur konflik . (Miriam
Budiarjo,2003). Dalam Asshiddiqie (2006)
disebutkan, menurut Andrew Knapp fungsi partai politik mencakup antara lain;
mobolisasi dan integrasi, Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih,
Sarana rekruitmen pemilih dan Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Tidak
terbantahkan manuver yang dilakukan Amien Rais dengan aksi mendukung Zulkifli
Hasan secara berani dan terbuka melawan pendukung Hatta Rajasa dalam kontek fungsi partai
politik dapat dimaknai dari beberapa hal
:
Pertama, Konggres PAN menjadi ajang
komunikasi politik dan komunikasi massa pada masyarakat Indonesia khususnya
kadernya, bahwa partai yang berbasis religius nasionalis dengan basis central
kaum Muhammadiyah ingin menunjukkan eksistensinya menjadi partai yang diakui dicintai oleh masyarakat politik di negeri
ini. PAN mencoba melakukan terobosan dengan menjadikan Bali sebagai basis dengan kekuataan
tradisional kaum Nasionalis PDIP menjadi
lahan baru untuk meraih segmentasi suara dukungan pada Pemilu 2019. Bali
sebagai pusat pariwisata yang sudah mendunia dengan dukungan budaya Hindu yang
terawat dan tertata rapi dijadikan ajang keikutsertaan PAN mempromosikan
program pariwisata dengan hadirnya peserta konggres beserta simpatisannya yang
berduyun-duyun berkunjung ke pulau Bali untuk memadukan kegiatan politik
bersinergi dengan pariwisata. Juga memberikan sinyal kepada para pesaingnya
bahwa PAN peduli dengan kebinekaan dan plularisme yang menjadi nilai dasar
bangsa indonesia dan mampu menampilkan citra diri menjadi partai terbuka, modern,
adaptif dan akomodatif terhadap
lingkungan yang berbeda dengan cara pandang yang lebih kretif, inovatif,
ditengah pergulatan peradaban bangsa menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera.
PAN menggelar Konggres IV di Pulau Dewata dimaksudkan melakukan pergiliran
tempat sesudah dua konggres dilakukan di pulau jawa dan Sumatra. Pergiliran
tempat musyawarah tertinggi partai dengan
menempatkan pilihan yang merata setiap pulau atau propinsi menawarkan
kepada publik bahwa PAN sangat dinamis dan menampung keinginan kader-kadernya
melakukan ekspansi raihan suaranya dengan tidak mengandalkan basis tradisional
kaum Muhammadiyah akan tetapi memberi jawaban bahwa PAN mampu menampung
kelompok penganut diluar Islam seperti Kristen, Budha dan Hindu menjadikan partai dengan logo matahari
menjadi pilihan politiknya.
Kedua, Amien Rais melakukan test
case kepada pendukung, kader dan simpatisan PAN dengan mendukung Zulkifli Hasan
sebagai upaya rehabilitasi Hatta Rajasa yang kalah dalam Pilpres bersanding
dengan Prabowo Subianto ketika berhdapan dengan Jokowi JK bulan Juli tahun lalu
agar namanya kembali cemerlang sebagai bentuk rehabilitasi atas kegagalan
sebagai Cawapres.. Langkah Amien Rais meski kelihatan kontroversial
sesungguhnya sedangmelakukan uji publik sejauh mana tingkat kemauan dan
keinginan kader-kaderny yang menjadi pengurus DPD dan DPC masih layakkah
seorang mantan birokrat yang berpengalaman dengan berbagai jabatan menteri
sejak jaman Kabinet Gus Dur, Megawat sampai Kabinet I, II Presiden SBY. Langkah
cerdik Guru Besar Politik UGM itu memberikan pembelajaran kepada semua kader
PAN agar berpikir kritis dan jernih dalam membaca setiap gerakan-gerakan
politik yang terjadi dalam pertaurangan sesungguhnya dengan parpol-parpol
lainnya. Sebagai seorang pendidik dan politisi, Amien Rais ingin melakukan
pendidikan politik tingkat tinggi dan memberikan contoh demokrasi. Bahwa
perpedaan pilihan politik dalam partai bukanlah sebuah kesalahan dan kekeliruan.
Dengan melakukan manuver berseberangan dengan kubu Hatta Rajasa mengajak para
kader mudanya untuk berani melakukan perlawanan secara terbuka dengan
menggunakan cara-cara politik yang bermartabat. Parpol sebagai wadah
bersemayamnya demokrasi dijadikan tempat untuk mengasah kemampuan, ketrampilan,
kecerdasan politik agar melahirkan kader
parpol yang mampu bersaing di dalam
maupun diluar.
Ketiga, Mendorong Ketua MPR Zulkifli
Hasan menjadi kandidat Ketua PAN adalah
upaya menaikkan daya tawar agar semakin banyak kadernya semakin
diperhitungkan di tingkat nasional mampu melahirkan banyak tokoh yang
berkwalitas berdiri sejajar dengan Hatta Rajasa . Melakukan regenerasi
kepemimpinan merupakan kebutuhan setiap organasi dalam upaya melestarikan
perjuangan dan masa depan parpol agar
terus terjaga kesinambungan alih generasi yang mampu mengelola roda organisasi dengan
baik tanpa konflik yang besar. Dukungan moral dan sikap Amien Rais sudah
terbukti dibeberapa Konggers sebelumnya yang berani menantang kemauan pendiri
PAN itu akan tersingkir dan mengalami kekalahan dalam pemilihian Ketua Umum.Berkaca pada beberapa konflik
perpecahan parpol di indonesia PAN merupakan salah satu parpol yang masih mulus
dari konflik perpecahan yang terjadi andaikatan
terjadi perbedaan dapat segera diselesaikan dengan baik . Konflik PPP dan
Partai Golkar saat ini menjadi referensi kuat seluruh kader untuk menghindari
dan meminimalkan perbedaan pandangan agar konflik tidak memecah belah PAN.
Kasus Partai Golkar dan PPP terjadi akibat dua kelompok yang berbeda pandangan
tidak mau duduk bersama saling mempertahankan pendapat dan kekuatan
kelompok/kubunya tidak memperhitungkan kerusakan yang akan terjadi pada
parpolnya. Jalur hukum menjadi pilihan paling pahit yang harus dipilih setelah
langkah islah yang dilakukan menemui jalan buntu untuk menyelesaikan konflik
internal partai yang diupayakan oleh berbagai pihak melalui media kudua kubu
mauapun pihak ketiga,Oleh karenakonflik internal partai akan memberikan pesan
pada masyarakat bahwa parpol tidak lagi solid menjadikan perpecahan alat
komoditas market politik dengan citra yang kurang baik.
Keempat; Apabila Amin Rais benar-benar
mendukung Zulkifli Hasan sebagai upaya
menyingkirkan Hatta Rajasa dari Ketum PAN ada beberapa agenda politik yang
ingin dilakukan setelah kegagalan dalam Pilpres dimana PAN bersama Partai
Gerindra, Golkar , PKS ,PPP berada pada blok Koalisi Merah Putih (KMP) yang
lambat laun diakui atau tidak mulai mengalami degradasi dan erosi oleh berbagai
kepentingan dan soliditas anggota koalisi akibat konflik internal maupun
kepentingan poltik lainnya seperti dimulainya Pilakda serentak sebagai
konsuekensi di setujuinya RUU Pilkada menjadi UU Pilkada sebagai akibat
lahirnya Perppu Pilkada yang dilahirkan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Kollisi
Merah Putih(KMP) seiring dengan berjalannya waktu pemerintahan Presiden Jokowi
mulai menunjukkan kerapuhan, PPP salah satu pendukung koalisi terbelah menjadi
kubu Romahurmuziy (Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (Muktamar Jakarta).
Meskipun PTUN Jakarta 25/02/2015 dalam amar putusannya yang dibacakan Ketua
Majelsi Hakim Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz atas PPP kubu Romi belum menurunkan tempo
perseteruan di tubuh partai belambang Kabah oleh karena Kubu Munas Surabaya
akan melakukan langkah banding atas putusan PTUN Jakarta. Langka banding yang
ditempuh kubu Romy apabila diikuti oleh Menkumham maka akan semakin
memperpanjang konflik yang akan terjadi (okezone,25/02/2015). Sebagaimana
pernyataan Surya Darma Ali .” Janganlah partai ini irusak, janganlah partai ini
dipecah belah. Perbedaan politik adalah biasa .Menghadapi perbedaan dengan
langkah berlebihan tentu tidak salah kalau dikatakan sebagai penzoliman. Pak
Laoly hentikan konflik yang diderita PPP. Saya mengetuk kemulyaan hati seorang
Laoly untuk tidak melanjutkan ke tingkat kasasi” (merdeka.com 25/02/2015)
Begitu pula Partai
Golkar masih berkutat dengan konflik dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakri (Munas
Bali) dan Agung Laksono (Munas Jakarta), Setelah gugatan Kubu Ketua Agung
Laksono tidak dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat dan mengembalikan konflik Partai
Golkar pada Mahkamah Partai sebagaiman keputusan Menkumham Yassona Hamonangan
Laoly, tidak menerbitkan kepengurusan yang sah kepada dua kubu yang bersengketa
dan menyerah masalah dengan mengembalikan hasil
munas Partai Golkar di Riau diimana kedua kedua pengurus tercantum
didalamnya. Meskipun Mahkamah Partai sedang melakukan sidang sebagai upaya memecahkan
perseteruan kubu Munas Bali dan Munas Jakarta, Kubu Munas Jakarta tetap
bersikukuh tidak mengahdiri sidang Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi
dengan tetap menunggu hasil gugatan yang dilakukan di PN Jakarta Barat apabila
hasilnya menang tentu akan menjadi pijakan kuat bagi Aburizal dan kawan-kawan
menguasai Partai Golkar meskipun tidak menjamin akan surutnya tensi perseteruan
Partai Golkar segera berakhir. PN Jakarta Barat dalam amar putusannya yang dibacakan ketua
majelis sidang Oloan Harianja, SH.MH tidak menerima permohonan kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali ) tentang
penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar pada putusan sela pada
hari Selasa ,24/02/2015. Dalam pertimbanganannya, majleis hakim merujuk pada
pasal 32 juncto pasal 33 UU Parpol bahwa setiap perselisihan parpol terlebih
dahulu diselesaikan secara internal sebelum ke
pengadilan.(detik.com.24/02/2015). Tidak diterimaya permohonan di PN Jakarta
Barat maka dalam sidang Mahkamah Partai Golakar hari Rabu 25/02/2015 akhirnya
kubu Ical menghadiri sidang dan selanjutnya
Mahkamah Partai Golkar akan memutuskan dualisme kepengurusan DPP Partai
Golkar minggu depan.
Kekuatan ketokohan
Amien Rais dalam menghadapi kemungkinan terpecah belahnya PAN seandainya Hatta
Rajasa mengalami kekalahan dan dampaknya akan menjadi ujian tersendiri buat
Ketua MMP PAN masih mampukah meredamnya. Dalam beberapa Konggres sebelumnya
ketokohan Amien Rais begitu kokoh dan kuat memainkan peran sebagai
stabilistator menjadi pendingin perselesihan antar kader dengan mengambil
kebjakan yang teduh dan bisa diterima semua kader. Tawaran kepada Hatta Rajasa
agar mundur dari pencalonan ketua umum PAN dan akan memberikan posisi ketua MPP
PAN merupakan sebuah langkah strategis mengakomodasi dua kubu menghadapi jalan
buntu yang akan terjadi sebagai politik jalan tengah yang dipilih. Akan tetapi
semuanya masih sangat dinamis, bisa saja Hatta Rajasa didetik-detik akhir
pencalonan mengundurkan diri memberikan dukungan pada rivalnya Zulkifli Hasan
dipilih secara aklamasi atau Hatta Rajasa tetak kukuh melakukan
pertarungan.semuanya bisa mungkin terjadi. Kekhawatiran perpecahan selalu
muncul dalam setiap Konggres namun pada akhirnya dapat diselesaikan secara
musyawarah.
Perubahan
dan Harmoni
Konsep Perubahan
yang digagas Zulkifli Hasan dalam visi
dan misi dengan tema regenarasi bisa
dibaca sebagai gagasan untuk melepaskan diri PAN dari koalisi permanen KMP .Koalisi
yang dibentuk saat PAN dipimpin Hatta Rajasa
dalam rangka menopang pencapresan beberapa waktu silam perlu dikoreksi
kembali dengan melakukan perubahan atas kritik terhadap Hatta Rajasa yang
dianggap berada pada ketiak parpol lain,kemungkingan dengan kalkulasi-kalkulasi
politik mendekat dengan kekuasaan agar dapat berperan roda pemerintahan dengan
bargaining politik yang sama sama menguntungkan. Meskipun terlalu dini
menafsirkan nalar”Perubahan” yang digelindingkan Zulkifli Hasan dengan makna
mengubah arah koalisi yang selama dibangun terlalu dini, namun tidak ada salahnya dengan dinamika
politik yang selalu bergerak detik demi detik bergerak sangat dinamis mengubah
peta konstelasi politik nasional. Godaan kekuasaan untuk meraih posisi yang
lebih strategis dan menguntungkan masa depan PAN bisa saja mengubah arus
kebijakan partai seiring dengan perubahan nahkoda yang baru. Tidak ada yang
tidak mungkin dalam politik , tak ada kawan lan lawan yang ada kepentingan
abadi,.
Menjadi partai
politik berada diluar pemerintahan dalam
tradisi demokrasi di Indonesia kurang menguntungkan dari segi
pencitraan, pembiayaan, dan aspek sosilogis oleh karena masyarakat indonesia
dengan kultrur budaya patron and client yang masih kuat . Masyarakat pada
umunya akan lebih bangga dengan menjadi pns /penguasa , parpol akan lebih mudah
merinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyat bila salah salah satu kadernya
menempati kedudukan menteri, gubernur, bupati, walikota atau jabatan lainnya di
pemerintah menjadi kebanggan para kader pendukungnnya. Bagi kader yang
berpikiran pragmatis mengartikan parpol adalah kekuasaan karena dengan
kekuasaan bisa meraih semua yang menjadi tujuan parpol. Sementara bagi kader
loyalis idealis parpol bukan semata alat kekuasaan akan tetapi alat kontrol dan
kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa agar tidak keluar
dari norma yang berlaku.
Perubahan yang tak
kalah pentingnya membangun harmoni dengan Muhammadiyah harus terus dilakukan
sebagamanai kritik Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menyatakan “ Meski
PAN bukan Muhammadiyah dansebaliknya , namun saya mengamati sekarang ini PAN
kurang menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah’ kritik Din. Menurut Din
Syamsuddin , meski PAN tidak ada hubungan khusus dengan PAN , namun diakui
secara sosiologis politis dan berdasarkan pengamatan masyarakat , bahwa
konstituen PAN itu orang Muhammadiyah. “Karena itu kalau warga Muhammadiyah
kecewa maka yang rusi PAN sendiri, Ini segera disadari” Kata ketua Umum Majelis Ulama Idonesia
(MUI)pusat tersebut ( RMOL,com20/02/2015). Apa yang disampaikan Din Syamsuddin
merupakan peringatan bagi pengurus PAN mendatang untuk menata ulang hubungan
yang kurang harmonis melihat partai yang didirikan Amien rais itu berjalan
sendiri dan banyak pimpinannya sekarang mempunyai anggapan tidak membutuhkan
warga Muhammadiyah. Lebih lanjut Din Syamsuddin memberi pesan agar PAN merawat
hubungan baik dengan warga Muhammadiyah walaupun sebenarnya tidak hanya PAN
karena partai politik memiliki sejarah baik dengan Muhammadiyah.
Konggres PAN IV
sebagai agenda lima tahunan akan memberikan jawaban atas kritikan dari berbagai
pihak terutama Muhammadiyah untuk dijadikan evaluasi mengembalikan hubungan
yang lebih harmonis .tidak melupakan sumbangsih warganya yang telah memberikan
kemajuan dan kebesaran PAN . PAN diharapkan menjadi parpol terbuka mampu
menjadi motor penggerak perubahan masyarakat bangsa dan negara dengan program
yang berbasis kerakyatan . Selamat bermusyawarah di Bali semoga menghasilkan
kepemimpinan yang demokratis dan
rekomendasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Karangnangka 26 Februari 2016
Rujukan
:
Budiarjo,
Miriam,(2003), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Ilmu
Asshidiqqi,
Jimly,(2006), Ilmu Pengantar Hukum Tata Negara- Jilid II, Jakarta :
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Budiardjo,
Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Ilmu
Detik.com,
PN Jakbar Tidak Terima Gugatan Kubu Ical
Merdeka.com,25/02/2015.
Menang di PTUN,pesan ke MenkumHAM’jangan partai ini dirusak’
Okezone.com,25/02/2015,
Kubu Romy Kalah,Menteri YasonnaJuga Akan Banding
Poltracking.com
AD ART Partai Amanat Nasional pdf
RMOL
.com 20/02/2015, Muhammadiyah dan PAN Jaraknya Harus Didekatkan
0 comments:
Post a Comment