Gonjang-ganjing kebijakan pendidikan Indonesia yang tak kunjung usai
dan selalu menimbulkan tumpukan masalah adalah inkonsistensi dalam
menerapkan kebijakan yang diterapkan.
Menjadi pertanyaan besar apakah sesungguhnya konsep kebijakan pendidikan dirancang dan dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan semata ataukah memang benar-benar untuk kemajuan dunia pendidikan.
Sejak era Menteri P&K Daud Yusuf sampai Muhajir Effendi yang baru beberapa pekan dilantik Presiden Jokowi .setiap kali ganti menteri pasti ganti kebijakan .
Sering kali kebijakan pendidikan Indonesia diambil tidak berdasarkan kepentingan jangka panjang namun lebih bersifat sementara,atau pragmatis.
Mengambil contoh pergantian Menteri P&K dari Muhammad Nuh (Kabinet Indonesia Bersatu II) ke Anies Baswedan,
Sebuah proyek besar yang bernama Kurikulum 2013 (Kurtilas) yang baru diluncurkan dan belum dilaksanakan seluruhnya tiba-tiba sempat dihentikan..(Mentteri Anies Baswedan Putuskan Hentikan Kurikulum 2013,Metro News,05 Desember 2014)
Padahal Kurikulum 2013 menguras kocek keunganan APBN yang cukup besar nilainya,untuk sosialisasi,pelatihan,pengadaan buku juklak dll
Kurikulum 2013 diterapkan dengan cara bertahap bagi sekolah yang telah memenuhi sarana dan prasana serta persyaratan yang telah ditentukan
Ada sekolah/ madrasah yang menggunakan KTSP ada juga yang sudah menggunakan Kurikulum 2013 dalam rangka proses peralihan dari KTSP ke Kurikulum 2013 (Kurtilas)
Kurikulum 2013 sempat membuat resah para siswa,orang tua,guru,kepala sekolah,pengelola pendidikan tidak kepastian penerapanya.
Kebijakan pendidikan Indoensia meminjam Istilah Paulo Freire,pakar pendidikan asal negeri Samba Brasil tak ubahnya kebijakan yang bernafaskan dan ber Gaya Bank.
Sekolah/Madrasah tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi tetapi dilihat sebagai benda seperti wadah sejumlah kebijakan/program..
Maka semakin banyak paket kebijakan yang dilakukan oelh pemerintah (Mendikbud) dalam wadah maka semakin baiklah pemerintah,
Sekolah/Madrasah dan masyarakat tidak mengerti apa paket kebijakan yang diterapkan yang terpenting Sekolah/Madrasah melakukan kebijakan yang diinginkan pemerintah.
Salah satu kritik Paulo Freire adalah pendidikan yang berupaya membebaskan kaum tertindas untuk menjadi penindas baru.
MenurutPaulo Freire pembebasan kaum tertindas tidak dimaksudkan supaya bangkit menjadi penindas baru,tetapi supaya sekaligus membebaskan para penindas dari kepenindasnya(Paulo Freire:1972)
Kepustakaan
Paulo Freire.Pendidikan Kaum Tertinda,Jakarta:LP3ES,1972
Paulo Freire dan Antonio Fundez.Belajar Bertanya,Pendidikan Yang membebaskan,Jakarta:BPK Gunung Agung,1995
Paulo Freire,Cultural Action For Freedom,,Baltimore:Penguin Book,1970
Daniel S Schipani, Religious Educations Ecounters Liberation Theology,Alabama:Religious Education Press,1998
Mudji Sutrisno,Pendidikan Pemerdekaan,Jakarta:Penerbit Obor 1995
Menteri Anies Baswedan Putuskan Hentikan Kurikulum 2013,Mtreo News 05 Desember 2014
Menjadi pertanyaan besar apakah sesungguhnya konsep kebijakan pendidikan dirancang dan dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan semata ataukah memang benar-benar untuk kemajuan dunia pendidikan.
Sejak era Menteri P&K Daud Yusuf sampai Muhajir Effendi yang baru beberapa pekan dilantik Presiden Jokowi .setiap kali ganti menteri pasti ganti kebijakan .
Sering kali kebijakan pendidikan Indonesia diambil tidak berdasarkan kepentingan jangka panjang namun lebih bersifat sementara,atau pragmatis.
Mengambil contoh pergantian Menteri P&K dari Muhammad Nuh (Kabinet Indonesia Bersatu II) ke Anies Baswedan,
Sebuah proyek besar yang bernama Kurikulum 2013 (Kurtilas) yang baru diluncurkan dan belum dilaksanakan seluruhnya tiba-tiba sempat dihentikan..(Mentteri Anies Baswedan Putuskan Hentikan Kurikulum 2013,Metro News,05 Desember 2014)
Padahal Kurikulum 2013 menguras kocek keunganan APBN yang cukup besar nilainya,untuk sosialisasi,pelatihan,pengadaan buku juklak dll
Kurikulum 2013 diterapkan dengan cara bertahap bagi sekolah yang telah memenuhi sarana dan prasana serta persyaratan yang telah ditentukan
Ada sekolah/ madrasah yang menggunakan KTSP ada juga yang sudah menggunakan Kurikulum 2013 dalam rangka proses peralihan dari KTSP ke Kurikulum 2013 (Kurtilas)
Kurikulum 2013 sempat membuat resah para siswa,orang tua,guru,kepala sekolah,pengelola pendidikan tidak kepastian penerapanya.
Kebijakan pendidikan Indoensia meminjam Istilah Paulo Freire,pakar pendidikan asal negeri Samba Brasil tak ubahnya kebijakan yang bernafaskan dan ber Gaya Bank.
Sekolah/Madrasah tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi tetapi dilihat sebagai benda seperti wadah sejumlah kebijakan/program..
Maka semakin banyak paket kebijakan yang dilakukan oelh pemerintah (Mendikbud) dalam wadah maka semakin baiklah pemerintah,
Sekolah/Madrasah dan masyarakat tidak mengerti apa paket kebijakan yang diterapkan yang terpenting Sekolah/Madrasah melakukan kebijakan yang diinginkan pemerintah.
Salah satu kritik Paulo Freire adalah pendidikan yang berupaya membebaskan kaum tertindas untuk menjadi penindas baru.
MenurutPaulo Freire pembebasan kaum tertindas tidak dimaksudkan supaya bangkit menjadi penindas baru,tetapi supaya sekaligus membebaskan para penindas dari kepenindasnya(Paulo Freire:1972)
Kepustakaan
Paulo Freire.Pendidikan Kaum Tertinda,Jakarta:LP3ES,1972
Paulo Freire dan Antonio Fundez.Belajar Bertanya,Pendidikan Yang membebaskan,Jakarta:BPK Gunung Agung,1995
Paulo Freire,Cultural Action For Freedom,,Baltimore:Penguin Book,1970
Daniel S Schipani, Religious Educations Ecounters Liberation Theology,Alabama:Religious Education Press,1998
Mudji Sutrisno,Pendidikan Pemerdekaan,Jakarta:Penerbit Obor 1995
Menteri Anies Baswedan Putuskan Hentikan Kurikulum 2013,Mtreo News 05 Desember 2014
0 comments:
Post a Comment