Munaslub Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center 14-17 Mei
2016 berhasil memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Aburizal
Bakrie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dan sejumlah keputusan
lainnya.
Salah satu keputusan Munaslub yang sangat menarik adalah keluarnya Partai Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP) sebagimana dibacakan oleh sekertaris pimpinan sidang Siti
Aisyah.di Bali Nusa Dua Convention Center 16 Mei 2016.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar dalam Kolaisi Merah Putih"
Munaslub Partai Golkar memutuskan partai harus kembali pada doktrin karya-kekaryaan.Kader Partai Golkar harus bekerja dalam pembangunan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat
Keputusan Partai Golkar keluar dari KMP menjadi pukulan telak KMP,karena ditinggal satu persatu sesudah PPP ,PAN ,PKS yang menyatakan dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
Partai Gerindra pimpian Prabowo Subianto kini bersama Partai Demokrat pimpinan SBY menjadi penyemimbang diluar pemerintahan dan di parlemen.KMP hanya tinggal kenangan.
"KMP sekarang kepanjangannya "Kenangan Masa Pilpres" kata Sufmi Dasco Ahmad Waketum Partai Gerindra (kompas.com 17/05/2016.
Keluarnya Partai Golkar yang menjadi pemegang kursi terbanyak DPR RI dan MPR RI menjadikan peta politik akan berubah di parlemen dan pemerintahan, melapangkan jalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi -JK di parlemen.
Setya Novanto dan Resistensinya
Setya Novanto terpilih menjadi Ketum Partai Golkar sesudah pesaing terberatnya Ade Komarudin atau Akom menyatakan dukungan pada Setya Novanto dan secara aklamasi peserta Munaslub sepakat memilih Setya Novanto
Pada putaran pertama dari 554 pemilik suara, 8 caketum masing-masing memperoleh suara:
Setya Novanto 277 suara
Ade Komarudin 177 suara
Azis Syamsudin 48 suara
Syahrul Yasin Limpo 27 suara
Airlangga Hartarto 14 suara
Mahyudin 2 suara
Priyo Budi Santoso 1 suara
Indra Bambang Utoyo 1 suara
Tugas utama Setya Novanto kedepan adalah mengakomodasi semua kelompok yang bertikai dalam satu kepengurusan yang solid dan merepresentasikan seluruh kader,dari berbagai faksi-faksinya.
Percikan-percikan sebelum dan sesudah Munaslub harus segera diselelsaikan secepat mungkin karena dampak yang ditimbulkan konflik internal yang telah berlangsung selama 2 tahun menguras energi dan menghambat konsolidasi dalam menghadapi pilkada serentak.2017
Keterpurukan Partai Golkar dalam pilkada serentak 2015 menjadi pelajaran kepengurusan duet Setya Novanto dan Aburizal kedepan untuk menghilangkan kesenjangan kelompok kepentingan dan membangun komunikasi serta soliditas,
Tak ada jaminan sesudah munaslub tak ada lagi konflik internal,oleh karena kontroversi isu Papa Minta Saham,Panama Papers yang mendera Setya Novanto akan menjadi kartu truf menyerang keberadaannya baik dari dalam maupun lawan-lawan politiknya
Matahari Kembar
Ada yang menarik dalam keputusan Munaslub,adalah mengembalikan jabatan yang pernah disandang Pak Harto, yaitu Ketua Dewan Pembina dihidupkan kembali.Padahal sejak era Reformasi mengunakan nama Ketua Dewan Pertimbangan.
Kembalinya nama jabatan Ketua Dewan Pembina dalam struktur Partai Golkar banyak menimbulkan pertanyaan apakah jabatan yang begitu strategis dan penentu di masa lalu kewenangannya akan diterpkan kembali..
"Kalau Pak Harto bisa batalkan keputusan ,kalau saya enggak bisa" kata ARB pada penutupan Munaslub (Kompas.com 17/5/2016)
Walaupun kewenangan terbatas, banyak analis menyebutnya "Matahari Kembar" terjadi di Partai Golkar ,secara prosedural ketumnya Setnov namun penguasa sebenarnya ARB.,Sehingga Munaslub dianggap tak mengubah apapun kekuasaan di Partai Golkar meskipun tak lagi jadi ketum
Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada DPP hal-hal yang strategis antara lain penentuan Capres dan pimpian lembaga negara,Rekomendasi sifatnya tidak mengikat dan tidak mengikat DPP.Partai Golkar.
Duet ARB dan Setnov tak akan banyak merubah komposisi DPP Partai Golkar,untuk Sekjen bakal dipegang kembali Idrus Marham dan Ketua Harian dipegang Nurdin Halid,
Kompisisi kepengurusan masih akan mengcopy hasil Munas Bali dengan menepatkan kubuk Munas Ancol sebai bentuk akomodasi dan eks Caketum.
Dampak Partai Golkar Masuk Kabinet Kerja
Dukungan Partai Golkar pada pemerintahan Jokowi-JK dalam Munalsub Bali serta merta akan mempengaruhi atmofsir Kabinet Kerja yang bebarapa bulan ini beredar Istana Merdeka akan melakukan perombakan bebrapa menteri yang dianggap tidak maksimal kerjanya.
Isu perombakan yang berdengung kencang diberbagai media,memberi sinyal ada kemungkinan akan menampung kader-kader terbaik dari pendukung baru Kabinet kerja Jokowi -Jk seprti PAN,dan Partai Golkar.
PKS kemungkinan masih sulit masuk Kabinet Kerja,meskipun telah menyatakan dukungan ke
pemerintahanJokowi-JK karena tersandungkasus pemecatan Fahri hamzah masih panjang ,apalagi Pengadilan memnangkan gugatan terhadap keputusan PKS berakibat kurang baik dan menjadi persoalan secara hukum dan politik.
Peluang PAN dan Partai Golkar untuk masuk Kabinet semakin terbuka untuk memperkuat pemerintahan dengan dukungan parlemen yang kuat pula,
Jika Partai Golkar dan PAN masuk Kabinet Kerja tentu bebrapa pos-pos kementrian yang dipegang parpol pengusung Jokowi-Jk sejak Pilpres akan terjadi pengurangan dan menimbulkan goncangan di dalam Kabinet oleh karena mereka merasa berjuang berdarah-darah kemudian merasa dipinggirkan kusri menteri.
Dilema Jokowi-JK akan memaksa melakukan pilihan-pilihan sulit dengan melakukan pendekatan ke petinggi parpol dengan merelakan pos kemnetrian diberikan kepada partai Golkar dn PAN.
Tidak mudah bagi parpol melepaskan pos-pos kementrian yang dipegangnya selama ini,paling tidak sejumlah kementrian yang dipegang non parpol akan diberikan sebagai solusi kebuntuan menampung parpol pendung baru dalam kabinenya
Pilihan-pilihan sulit harus diambil Jokowi-JK untuk memperkuat pemerintahanannya dengan resiko-resiko sekecil mungkin,Kebutuhan kelancaran pemereintahan dalam merealisasikan program Nawacita akan berhadapan dengan kegoncangan dari arpol pendukunganya bisa menjadi bumerang dikemudian hari.
Masuknya Partai Golkar menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membawa kekuatan tambahan Presiden Jokowi dari gempuran-gempuran kritis kader-kader PDIP yang sering rewel dan bawel mengkritisi kebijakan pemerintahannya,
Strategi menarik Partai Golkar ke dalam istana menjadi penekan PDIP untuk tidak terus menerus merecoki Kabinet Kerja dan mengingatkan PDIP, bahwa Jokowi pada masa yang akan datang tak lag harus bergantung pada PDIP.
Partai Golkar dengan nahkoda baru Setya Novanto sekarang memiliki daya bargaining yang cukup kuat terhadap pemerintahan Jokowi -Jk ,karena kekuatan politik yang cukup besar di DPR dan MPR akan menjadi pertimbangan tersendiri apalagi Wapres Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan merupakan kader Partai Golkar.
Dengan sejarah panjang dalam pemerintahan,Partai Golkar sebai partai kekaryaan jika diminta oleh Presiden Jokowi untuk masuk kedalam kabinet tentu akan memberikan kader terbaiknnya.
Munaslub telah usai, secercah harapan baru mengembang membawa nuansa kebesaran masa lalu dengan melakukan rekonsiliasi,konsolidasi dan membangun tatanan baru menjelang Pilkada Serentak 2017 ,Pileg dan Pilpres 2019.
Karangnangka 17 Mei 2016
Mulyono Harsosuwito Putra
Institut Studi Pedesaan dan Kawasan
Salah satu keputusan Munaslub yang sangat menarik adalah keluarnya Partai Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP) sebagimana dibacakan oleh sekertaris pimpinan sidang Siti
Aisyah.di Bali Nusa Dua Convention Center 16 Mei 2016.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar dalam Kolaisi Merah Putih"
Munaslub Partai Golkar memutuskan partai harus kembali pada doktrin karya-kekaryaan.Kader Partai Golkar harus bekerja dalam pembangunan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat
Keputusan Partai Golkar keluar dari KMP menjadi pukulan telak KMP,karena ditinggal satu persatu sesudah PPP ,PAN ,PKS yang menyatakan dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
Partai Gerindra pimpian Prabowo Subianto kini bersama Partai Demokrat pimpinan SBY menjadi penyemimbang diluar pemerintahan dan di parlemen.KMP hanya tinggal kenangan.
"KMP sekarang kepanjangannya "Kenangan Masa Pilpres" kata Sufmi Dasco Ahmad Waketum Partai Gerindra (kompas.com 17/05/2016.
Keluarnya Partai Golkar yang menjadi pemegang kursi terbanyak DPR RI dan MPR RI menjadikan peta politik akan berubah di parlemen dan pemerintahan, melapangkan jalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi -JK di parlemen.
Setya Novanto dan Resistensinya
Setya Novanto terpilih menjadi Ketum Partai Golkar sesudah pesaing terberatnya Ade Komarudin atau Akom menyatakan dukungan pada Setya Novanto dan secara aklamasi peserta Munaslub sepakat memilih Setya Novanto
Pada putaran pertama dari 554 pemilik suara, 8 caketum masing-masing memperoleh suara:
Setya Novanto 277 suara
Ade Komarudin 177 suara
Azis Syamsudin 48 suara
Syahrul Yasin Limpo 27 suara
Airlangga Hartarto 14 suara
Mahyudin 2 suara
Priyo Budi Santoso 1 suara
Indra Bambang Utoyo 1 suara
Tugas utama Setya Novanto kedepan adalah mengakomodasi semua kelompok yang bertikai dalam satu kepengurusan yang solid dan merepresentasikan seluruh kader,dari berbagai faksi-faksinya.
Percikan-percikan sebelum dan sesudah Munaslub harus segera diselelsaikan secepat mungkin karena dampak yang ditimbulkan konflik internal yang telah berlangsung selama 2 tahun menguras energi dan menghambat konsolidasi dalam menghadapi pilkada serentak.2017
Keterpurukan Partai Golkar dalam pilkada serentak 2015 menjadi pelajaran kepengurusan duet Setya Novanto dan Aburizal kedepan untuk menghilangkan kesenjangan kelompok kepentingan dan membangun komunikasi serta soliditas,
Tak ada jaminan sesudah munaslub tak ada lagi konflik internal,oleh karena kontroversi isu Papa Minta Saham,Panama Papers yang mendera Setya Novanto akan menjadi kartu truf menyerang keberadaannya baik dari dalam maupun lawan-lawan politiknya
Matahari Kembar
Ada yang menarik dalam keputusan Munaslub,adalah mengembalikan jabatan yang pernah disandang Pak Harto, yaitu Ketua Dewan Pembina dihidupkan kembali.Padahal sejak era Reformasi mengunakan nama Ketua Dewan Pertimbangan.
Kembalinya nama jabatan Ketua Dewan Pembina dalam struktur Partai Golkar banyak menimbulkan pertanyaan apakah jabatan yang begitu strategis dan penentu di masa lalu kewenangannya akan diterpkan kembali..
"Kalau Pak Harto bisa batalkan keputusan ,kalau saya enggak bisa" kata ARB pada penutupan Munaslub (Kompas.com 17/5/2016)
Walaupun kewenangan terbatas, banyak analis menyebutnya "Matahari Kembar" terjadi di Partai Golkar ,secara prosedural ketumnya Setnov namun penguasa sebenarnya ARB.,Sehingga Munaslub dianggap tak mengubah apapun kekuasaan di Partai Golkar meskipun tak lagi jadi ketum
Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada DPP hal-hal yang strategis antara lain penentuan Capres dan pimpian lembaga negara,Rekomendasi sifatnya tidak mengikat dan tidak mengikat DPP.Partai Golkar.
Duet ARB dan Setnov tak akan banyak merubah komposisi DPP Partai Golkar,untuk Sekjen bakal dipegang kembali Idrus Marham dan Ketua Harian dipegang Nurdin Halid,
Kompisisi kepengurusan masih akan mengcopy hasil Munas Bali dengan menepatkan kubuk Munas Ancol sebai bentuk akomodasi dan eks Caketum.
Dampak Partai Golkar Masuk Kabinet Kerja
Dukungan Partai Golkar pada pemerintahan Jokowi-JK dalam Munalsub Bali serta merta akan mempengaruhi atmofsir Kabinet Kerja yang bebarapa bulan ini beredar Istana Merdeka akan melakukan perombakan bebrapa menteri yang dianggap tidak maksimal kerjanya.
Isu perombakan yang berdengung kencang diberbagai media,memberi sinyal ada kemungkinan akan menampung kader-kader terbaik dari pendukung baru Kabinet kerja Jokowi -Jk seprti PAN,dan Partai Golkar.
PKS kemungkinan masih sulit masuk Kabinet Kerja,meskipun telah menyatakan dukungan ke
pemerintahanJokowi-JK karena tersandungkasus pemecatan Fahri hamzah masih panjang ,apalagi Pengadilan memnangkan gugatan terhadap keputusan PKS berakibat kurang baik dan menjadi persoalan secara hukum dan politik.
Peluang PAN dan Partai Golkar untuk masuk Kabinet semakin terbuka untuk memperkuat pemerintahan dengan dukungan parlemen yang kuat pula,
Jika Partai Golkar dan PAN masuk Kabinet Kerja tentu bebrapa pos-pos kementrian yang dipegang parpol pengusung Jokowi-Jk sejak Pilpres akan terjadi pengurangan dan menimbulkan goncangan di dalam Kabinet oleh karena mereka merasa berjuang berdarah-darah kemudian merasa dipinggirkan kusri menteri.
Dilema Jokowi-JK akan memaksa melakukan pilihan-pilihan sulit dengan melakukan pendekatan ke petinggi parpol dengan merelakan pos kemnetrian diberikan kepada partai Golkar dn PAN.
Tidak mudah bagi parpol melepaskan pos-pos kementrian yang dipegangnya selama ini,paling tidak sejumlah kementrian yang dipegang non parpol akan diberikan sebagai solusi kebuntuan menampung parpol pendung baru dalam kabinenya
Pilihan-pilihan sulit harus diambil Jokowi-JK untuk memperkuat pemerintahanannya dengan resiko-resiko sekecil mungkin,Kebutuhan kelancaran pemereintahan dalam merealisasikan program Nawacita akan berhadapan dengan kegoncangan dari arpol pendukunganya bisa menjadi bumerang dikemudian hari.
Masuknya Partai Golkar menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membawa kekuatan tambahan Presiden Jokowi dari gempuran-gempuran kritis kader-kader PDIP yang sering rewel dan bawel mengkritisi kebijakan pemerintahannya,
Strategi menarik Partai Golkar ke dalam istana menjadi penekan PDIP untuk tidak terus menerus merecoki Kabinet Kerja dan mengingatkan PDIP, bahwa Jokowi pada masa yang akan datang tak lag harus bergantung pada PDIP.
Partai Golkar dengan nahkoda baru Setya Novanto sekarang memiliki daya bargaining yang cukup kuat terhadap pemerintahan Jokowi -Jk ,karena kekuatan politik yang cukup besar di DPR dan MPR akan menjadi pertimbangan tersendiri apalagi Wapres Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan merupakan kader Partai Golkar.
Dengan sejarah panjang dalam pemerintahan,Partai Golkar sebai partai kekaryaan jika diminta oleh Presiden Jokowi untuk masuk kedalam kabinet tentu akan memberikan kader terbaiknnya.
Munaslub telah usai, secercah harapan baru mengembang membawa nuansa kebesaran masa lalu dengan melakukan rekonsiliasi,konsolidasi dan membangun tatanan baru menjelang Pilkada Serentak 2017 ,Pileg dan Pilpres 2019.
Karangnangka 17 Mei 2016
Mulyono Harsosuwito Putra
Institut Studi Pedesaan dan Kawasan
0 comments:
Post a Comment